Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau insentif Inovasi Daerah, BRIDA Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Inovasi Daerah (IID), Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), (Senin, 29/05/2023) bertempat di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.
Kegiatan FGD dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali didampingi Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali, Kepala Bappeda/Litbang Kabupaten/Kota se-Bali serta Tim IID, Tim IPKD dan Tim IKKD Provinsi Bali.
Sebagai narasumber pada kegiatan ini hadir Ibu Dr.Kurniasih, SH, M.Si Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Dr. Drs. Akbar Ali Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan Pemerintahan Umum, Drs. Afery Syamsidar, M.Si Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah dan Drs. H. Heru Tjahyono Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Tujuan pelaksanaan FGD IPKD, IID dan IKKD adalah untuk penyamaan persepsi dan peningkatan wawasan terhadap IPKD, IID dan IKKD di Provinsi Bali. Dengan IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta pengawalan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan IID juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Hal tersebut karena inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian melalui IKKD, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan kepemimpinan Kepala Daerah dari aspek kepemimpinan birokasi dan kepemimpinan sosial.
Agenda kegiatan diawali dengan penyampaian laporan Panitia oleh Kepala BRIDA Provinsi Bali dilanjutkan dengan Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Agenda FGD dilanjutkan dengan penyampaian pemaparan Sinergitas BSKDN dengan Lembaga Litbang Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Daerah oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, kemudian pemaparan tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, pemaparan tentang Indeks Inovasi Daerah oleh Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah dan pemaparan tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah oleh Kepala Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.