Berdasarkan data tahun 2018, kontribusi sektor tersier semakin dominan di mana sektor ini memberikan kontribusi sebesar 69,38%, sementara sektor primer dan sekunder masing-masing memberikan kontribusi sebesar 14,75% dan 15,87%. Kondisi ini menunjukkan pembangunan sektor pertanian dan sektor UKM belum memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan daerah.
Hal tersebut diungkap Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, DR. Drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, MM, saat membuka Seminar Nasional Kelitbangan yang mengambil tema “Mewujudkan kemandirian ekonomi Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru”, bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu, 22 Mei 2019.
Padahal, menurutnya, sektor primer tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata. “Oleh karena itu saya berkomitmen dengan pemangku kepentingan akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi untuk dapat mendorong pembangunan perekonomian Bali dengan membangun atau mengembangkan pusat-pusat perekonomian yang kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali akan dilakukan dengan pendekatan pembangunan ‘Satu pola, satu tata kelola dan satu komando’ secara komprehensif dan terintegrasi hal ini sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru,” tegasnya.
Dibagian lain, Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menjelaskan, Gubernur Bali mencanangkan pola pembangunan semesta berencana yang berujung Bali Era Baru, secara teori ekonomi itu merupakan pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Bali, seluruh masyarakat di Bali dan hasilnya harus menyentuh seluruh masyarakat di Bali dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.
“Partisipasi seluruh pemangku kepentingan ini diwadahi dalam berbagai forum salah satunya seminar ini. Ini kegiatan ilmiah, yang ujung tombaknya adalah para akademisi, praktisi pendidikan, dan praktisi lain sesuai topik yang dibahas,” jelas Ika Putra.
Ditambahkan, kemandirian ekonomi Bali yang saat ini dibahas dengan mendatangkan praktisi-praktisi kemandirian ekonomi, dan juga pelaku usaha yang berasal dari petani dan UMKM. Ada lima narasumber yaitu Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI Dr. Arif Budiman, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali Dr. I Gede Made Sadguna,SE,MBA,DBA, Kementerian PPN/Bappenas RI Dr. Himawan Hariyoga Djokokusumo, Petani yang sekaligus Pengusaha Wayan Supadno dan Pengusaha UKM Nyoman Gede Suma Artha. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Karangasem, MUDP dan undangan lainnya.
“Nah ini kan memang ekonomi kerakyatan. Bapak Gubernur akan mengembalikan kekuatan potensi Bali dari adat dan budaya,” ujarnya. Keluaran dari seminar ini, menurut Ika Putra, akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan atau keputusan-keputusan pembangunan yang tepat. (Krisna-Pranata Humas)
Semoga hasil seminar ini dapat membawa pada daerah jembrana lebih maju lagi, yang seiring dengan kesejahtraan rakyatnya